Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan Penjajah ini, digunakan oleh pemerintah pada dekade 60-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.
Pada dekade 70-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai penggerak pembangunan Batam
Di era reformasi pada akhir dekade tahun 90-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Dengan berpayungkan budaya melayu dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, menjadikan Kota Batam kondusif dalam bergeraknya kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat.
Kota yang pada bulan Juni 2005 telah berpenduduk mencapai 636.729 jiwa ini, memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005 memliki rata-rata 6 persen pertahun.
Kota Batam dalam perkembangannya dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas dasar yaitu fasilitas air bersih yang konsesi pengelolaannya diberikan pemerintah kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB), serta ketersediaan pasokan energi listrik di Kota Batam melalui pembangkit listrik tenaga diesel dan tenaga gas yang menghasilkan daya 450,687 KVA.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas pendidikan telah tersedia mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Terdapatnya fasilitas kesehatan berupa rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta serta puskesmas, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.
Akses menuju Kota Batam sangat mudah. dengan adanya pelabuhan laut domestik dan Internasional serta didukung oleh Bandar Udara Internasional Hang Nadim memberikan daya tarik dalam kunjungan yang datang maupun keluar dari Kota Batam.
Dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Kota Batam sebagai kota pariwisata, menyajikan aneka bentuk sarana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni dan budaya, wisata belanja, wisata ekonomi dan konferensi, serta wisata kemanusiaan. Didukung oleh tersedianya fasilitas hotel dan resort yang standar berkelas internasional serta aneka event yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota Batam diharapkan menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Kota Batam.
Dalam mewujudkan demokratisasi dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kota batam, pada bulan Januari 2006 yang lalu, diselenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam. Melalui proses yang tertib dan aman, maka terpilih dan ditetapkannya Drs. H. Ahmad Dahlan dan Ir. Ria Saptarika sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2006-2011.
Kota Batam dengan segala kelebihan dan kekurangannya saat ini telah menjadi kota metropolis. Harapan masyarakat Batam pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya untuk menjadikan Batam sebagai lokomotif pembangunan Indonesia, telah menggerakkan kita untuk ikut serta dalam pembangunan, yang pada akhirnya Kota batam dapat mewujudkan misinya menuju Bandar Dunia yang Madani. [berbagai sumber]
KETIKA dimulainya pembangunan di Pulau Batam yaitu tahun 1971 pada awalnya penyediaan dan pengeloaan air bersih di Batam dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini OTORITA BATAM.
Namun seiring dengan pesatnya perkembangan Batam serta untuk memenuhi kebutuhan pasar maka pemerintah melalui OTORITA BATAM mengadakan kerja sama konsesi pengelolaaan air bersih dengan PT ADHYA TIRTA BATAM (ATB) untuk mengelola air bersih di Batam selama 25 tahun, mulai tahun 1995 hingga 2020. ATB merupakan perusahaan pengelola air minum swasta pertama di Indonesia.
ATB adalah perusahaan patungan antara perusahaan multi nasional Inggris CASCAL NV dengan perusahaan swasta nasional Indonesia PT. Bangun Cipta Kontraktor.
Mulanya perusahaan ini merupakan konsorsium yang terdiri dari Biwater International Ltd, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan PT. Syabata Cemerlang dengan komposisi kepemilikan saham 45%, 45 % dan 10%.
Namun di tahun 2001, PT. Syabata Cemerlang melepaskan sahamnya dan Biwater diakuisisi oleh Cascal NV dari Inggris yang merupakan anak perusahaan Biwater Group, dan merupakan salah satu raksasa perusahaan air minum transnasional. Dengan demikian komposisi kepemilikan saham ATB berubah menjadi 50 % dimiliki oleh PT Bangun Cipta Kontraktor dan 50 % oleh Cascal NV.
Dalam mengelola air bersih di Batam, ATB bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola dan memasok air bersih di seluruh Pulau Batam mulai tahun 1995 hingga 2020.
OTORITA BATAM selaku regulator memonitor setiap aktivitas ATB, baik secara teknis maupun komersial, termasuk dalam hal penentuan tarif dan menjamin ketersediaan serta kualitas air baku sesuai dengan kemampuan efektif dari waduk-waduk yang berada di Pulau Batam. (corporate communication)
